Sikap kritis di kampus memang sudah menjadi keharusan, namun kritis yang diarahkan pada kebaikan, bukan pada kebencian terhadap negara, pemimpin, atau kelompok tertentu.

Penguatan SDM Profesional Religius

Ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah bisa menimbulkan gerakan atau pemikiran radikal. Terutama terkait kebijakan yang berbasis agama maupun ideologis.

Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani menyebutkan program deradikalisasi yang telah memakan biaya triliunan rupiah masih belum berhasil.

Kasus keterlibatan perempuan dan anak dalam pusaran kejahatan narkoba dan prostitusi jauh lebih dahulu dan lebih besar dibandingkan keterlibatan pada kasus radikalisme.

Wacana tentang penanganan tindak terorisme di Indonesia harus digeser. Para pihak-pihak terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebaiknya mengedepankan pencegahan ketimbang tindakan-tindakan yang sifatnya represif.

Abdul Rahman Thaha (ART) menilai hal itu merupakan salah satu akibat banyaknya paham-paham atau informasi jahat yang kian merajalela di dunia maya.

Penyelesaian masalah terorisme dan korupsi hampir sama, yakni dengan cara serius dan punya target untuk keluar dari persoalan tersebut. Dimana, negara memiliki ruang dan kapasitas yang besar untuk menuntaskan masalah terorisme dan korupsi di tanah air.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menyampaikan, peran serta ulama dan pemuka agama sangat diperlukan dalam rangka meredam penyebaran ajaran radikal di masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengutuk keras aksi terorisme di depan Gereja Katederal Makasar, Segala bentuk teror tidak dapat dibenarkan.