Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah segera mengatasi disinformasi terkait vaksin Covid-19 yang banyak beredar di masyarakat karena akan sangat terkait dengan efektivitas penanganan pandemi yang sedang dilakukan.

Komisi IX DPR mendukung kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 2021 di Pulau Jawa dan Bali.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah dan pupuk Indonesia harus jamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani.

 Kalangan dewan meminta pemerintah untuk segera mengatasi disinformasi terkait vaksin Covid-19 yang banyak beredar di masyarakat.

Revisi UU Pemilu yang diinisiasi Komisi II DPR dan sedang dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg), bisa dioptimalkan sehingga tidak untuk jangka lima tahunan saja.

Pandemi Covid-19 masih akan berlanjut di tahun 2021. Keberhasilan program vaksinasi akan sangat menentukan arah perekonomian Indonesia dalam waktu satu tahun mendatang. 

Kalangan dewan mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak terbebani dengan target penyuntikan vaksin dalam melakukan kajian atas izin edar penggunaan atau emergency use authorization (EUA) vaksin COVID-19.

Kalangan dewan angkat bicara soal langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sementara transaksi dan aktivitas rekening Front Pembela Islam (FPI). Total ada 59 rekening yang diblokir oleh PPATK.

Setidaknya terdapat dua kebijakan utama yang akan berpengaruh pada pemulihan ekonomi, yakni vaksin dan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah. 

Rencana bekas pentolan Front Pembela Islam (FPI) membentuk organisasi kemasyarakatan (ormas) harus bisa menjadi perhatian pemerintah.