Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (24/3).

Kalangan dewan mengapresiasi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang menerima dan menyetujui desakan Komisi II DPR agar sertifikat elektronik ditunda pemberlakuannya.

Indonesia tengah dihadapkan dengan kenyataan pahit. Hampir semua kebutuhan pangan masyarakat disediakan dari impor, seperti gula, daging, garam, dan yang lainya. 

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengapresiasi sikap tegas yang dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI atas perlakuan diskriminatif yang diterima oleh atlet cabang olahraga Bulutangkis Indonesia yang di mundurkan dari even All England.

Sektor pendidikan di Indonesia masih memiliki sejumlah permasalahan. Salah satunya terkait guru dan tenaga pendidikan (GTK) honorer. 

Sekjen Taufik dan Pejabat Eselon I yang hadir memaparkan program kerja prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2021 serta terkait persoalan refocusing kegiatan pada tahun 2021.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan semakin mempercepat kemajuan Kalimatan Timur sebagai sebuah wilayah.

Kalangan dewan merespon wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur pada tahun 2024 mendatang.

Komisi II DPR RI dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat menunda pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, dan segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat.