Komisi VIII DPR RI menolak refocusing anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di tahun 2021.

Pemerintah harus memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri mendapat akses ke vaksin Covid-19.

Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah mendorong adanya keterbukaan informasi terkait upaya diplomasi dan perkembangan situasi di Palestina.

Kebijakan impor bawang putih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebanyak 76.568 ton oleh Kementerian Perdagangan pada Mei 2021 ini jangan dijadikan alasan untuk terus menerus bergantung pada produk impor.

Anggota Komisi IV DPR RI Muslim menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah jika ingin mengimpor beras.

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari angkat bicara soal hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). 

Kalangan dewan meminta polemik alih status 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) dihentikan.

Komisi VIII DPR menilai penanggulangan terorisme tidak perlu masuk dalam RUU Penanggulangan Bencana. Sebab, terorisme merupakan ranah dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Di antara mereka yang ditempatkan pada daftar hitam Kementerian adalah empat anggota Dewan Administrasi Negara Junta, tujuh menteri, ketua Komisi Pemilihan Umum yang dikendalikan militer, dan Gubernur Bank Sentral Myanmar.