Pemerintah mempercepat rehabilitasi/renovasi sarana prasarana program Sekolah Rakyat Tahap I.

Untuk itu anggaran pendidikan mandatory spending minimal 20% APBN/APBD perlu dialokasikan sesuai prioritas dan tepat sasaran. Ada pula resiko sekolah swasta kehilangan otonomi dalam pengelolaan jika harus bergantun pada negara dan mengurangi inovasi pendidikan.

Putusan ini sangat baik, kami tentunya mendukung karena ini adalah bentuk pemenuhan hak dasar warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Putusan MK ini merupakan langkah progresif dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Trump Pertimbangkan Ambil $3 Miliar dari Hibah Harvard untuk Sekolah Perdagangan

Kejutan, Lima Anak Rod Stewart Beri Penghargaan Lifetime Achievement Award di AMA 2025

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendorong pemerintah melakukan revisi terhadap kebijakan dan regulasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

MK meminta negara mengutamakan alokasi anggaran pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, termasuk pada sekolah swasta

Selama lebih dari 15 tahun, AHM aktif mendampingi sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan fokus utama membekali siswa dengan kurikulum dan pelatihan berbasis industri sepeda motor terkini.