Saya kira terlalu digeneralisir dan terlalu parsial jika persoalan minyak goreng ditimpakan kepada Menko perekonomian dan Menperin. Mestinya kebijakan soal minyak goreng ini dilihat secara komprehensif.

Sudah lama rencana ini ingin dilakukan, intinya kita tidak mau luput dari semua bidang kerja mitra kami. Apalagi sekolah kedinasan ini sesuatu yang penting, (menyangkut) masa depan Negara.

Selain memberi manfaat pada masyarakat lokal, event ini juga memberi keuntungan bagi pariwisata dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kebijakan ini sangat pro rakyat dan patut diapresiasi, ini menandakan kehadiran negara menyikapi permasalahan yang dialami masyarakat saat ini.

Melonjaknya harga minyak dunia tersebut bisa memicu tekanan terhadap APBN dan anggaran negara, khususnya terkait subsidi energi dan nilai kompensasi produk penugasan (JBKP).

Apalagi, selama ini sektor industri konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap capaian nilai ekspor nasional.

Bayangkan saja, Dia sebagai Menteri, sebagai ketua umum, sudah tebar program dan baliho dimana-mana, tetap saja elektabilitasnya tidak naik. Bahkan kalah dengan Dedy Mulyadi. Kalau tetap dipertahankan, percayalah, Golkar bakal jeblok di 2024. 

Politisi Partai Golkar ini mengajak Wajib Pajak (WP) dapat memanfaatkan fasilitas yang diatur di dalam UU HPP melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang akan berlaku sampai 30 Juni 2022.

Ini fenomena harus kita hadapi dan ini sudah kita berikan warning cukup lama di pemerintah untuk mengantisipasi. Lonjakan harga selalu akan terjadi saat menghadapi hari besar nasional seperti Ramadan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

Menurut Mukhtarudin, pandemi Covid-19 belum usai, dan dampaknya yang luar biasa bagi sektor perekonomian, termasuk industri di tanah air. Karenanya, kegiatan - kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pelaku IKM harus terus digalakkan.