Kejadian ini tidak boleh terulang kembali karena sangat merugikan bagi nasabah dan bank baik secara materi maupun non-materi. Kepercayaan publik kepada Bank BSI harus dikembalikan. Sistem keamanan Bank BSI harus diperbaiki.
Jangankan memanfaatkan gedung milik negara, menggunakan mobil dinas saja tak boleh. Jangan sampai nanti ada rapat tim sukses, seperti pertemuan untuk kelompok kecil saja, kemudian memanfaatkan kantor negara untuk konsolidasi dan semacamnya.
Bagi dunia pendidikan, contoh kasus ini bisa jadi bahan untuk penguatan pendidikan karakter kita.
Secara garis besar, kedatangan kami untuk memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Lebanon yang sudah berjalan sekitar 70 tahun.
Tentu kami ada catatan, kalau kita mau ekspor yang lebih besar lagi, tentu harus lebih modern alat-alatnya. Meskipun ada beberapa yang sudah modern, tetapi tadi masih ada beberapa masih pakai tangan, dan pengolahan cuttlefish ini sangat menarik sekali, karena dari Indonesia menjadi Internasional.
Masih ada hakim-hakim yang nakal, yang coba memeras. Tentu harus dilaporkan ke Ketua PT atau Ketua MA. Mereka memperdagangkan kasus. Anggaran (untuk insentif) memang perlu ditingkatkan, tapi kredibilitas dan integritas juga perlu ditingkatkan.
Tadi dijelaskan penyerapan beras lokal masih 30 persen dari hasil panen raya kemarin, dan masih ada lagi 70 persen lagi yang harus diserap. Maka dari itu harus adanya penangan khusus atau strategi khusus untuk bisa memastikan ketersediaan pangan itu aman. Jadi (penyerapan) ini harus dimaksimalkan kembali.
Pemerintah dan OJK perlu memperkuat sistem cyber security dan cyber protection yang sudah ada selama ini untuk mengantisipasi potensi risiko serangan siber di tengah tren digitalisasi jasa keuangan yang perkembangannya semakin cepat.
Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam melihat potensi ekspor sarang burung walet yang luar biasa di Asia, karena dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.
Ketua DPR RI Puan Maharani bersama dengan jajaran perwakilan delegasi DPR menyerukan isu perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42. DPR dinilai punya peranan yang cukup besar untuk membawa isu tersebut di konferensi tertinggi di Asia Tenggara itu.