Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya mendorong adanya insentif bagi industri Hasil Pengolahan Tembakau dan Lainnya (HPTL) karena berkontribusi bagi peningkatan penerimaan cukai negara.

Partai Demokrat menilai penanganan Covid-19 setahun terakhir ini di Indonesia tidak maksimal.

Kalangan dewan menyesalkan lemahnya pengawasan Pemerintah terhadap masuk Covid-19 varian baru dari Inggris atau B177 ke Indonesia yang ditemukan di wilayah Kerawang, Jawa Barat. 

Optimalisasi aktivitas penambangan nikel di berbagai daerah  tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, tetapi juga dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kalangan dewan meminta pihak-pihak yang tidak mengerti teknis perubahan peraturan perundang-undangan untuk tidak menyebarkan hoaks terkait dengan langkah Presiden RI Joko Widodo yang telah mencabut Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan Nasional, diperlukan SDM yang berkualitas. Terutama penyuluh sebagai garda terdepan.

Komisi VIII DPR meminta pemerintah memprioritaskan calon jemaah haji untuk divaksinasi. Hal itu menyikapi pemerintah Arab Saudi menerapkan kewajiban vaksinasi Covid-19 bagi para calon jemaah haji.

Pengabungan PT Pelindo atau holdingisasi diyakini menghadirkan layanan yang terintegrasi dan terstandarisasi.

Kebijakan di sektor pertanian diharapkan dapat betul-betul memberdayakan petani lokal dalam rangka menstabilkan dan mengatasi lonjakan harga cabai di berbagai daerah.

Komisi X DPR mendukung rencana pembukaan kembali kegiatan sekolah dan pertunjukan seni budaya di Indonesia.