Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan kepada Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan terkait dengan mekanisme penganggaran di DPR.

KPK telah memiskinkan lima terpidana kasus korupsi. Dimana, unit Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK telah melakukan eksekusi dan menyetorkan ke kas negara senilai Rp11,5 miliar, USD450.000, dan SGD63.000.

Dari 2.674 pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah, baru sekitar 317 yang dipecat. Sisanya, sebanyak 2.357 PNS masih aktif bekerja.

Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail (NMI) dicegah berpergian ke luar negeri dan dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka Sukamaju Baru Tapos Kota Depok pada pekan ini.

KPK menetapkan sebanyak 22 Anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus suap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyelidiki dugaan keterlibatan Dirut PLN Sofyan Basir dalam kasus suap PLTU Riau-1.

Sementara itu anggota DPD Dapil Bangka Belitung Bahar Buasan mengatakan, daripada berpolemik menyoal boleh tidaknya mantan napi korupsi menjadi caleg

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Partai Golkar bisa dijerat sebagai tersangka jika terbukti turut menerima hasil uang dari hasil suap PLTU Riau-1.

KPK menjerat 22 anggota dewan sebagai tersangka. Mereka dijerat terkait kasus suap persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan berharap polisi wanita (polwan) menjadi agen perubahan dalam pemberantasan korupsi.‎