Hal ini disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Firli Bahuri Cs mengklaim tidak ada hak asasi manusia yang dilanggar dalam TWK tersebut.

Harun menilai bahwa semestinya sebagai Pimpinan KPK bisa kooperatif jika diminta hadir oleh lembaga negara lainnya.

"Karena waktu itu infonya sudah mulai ada informasi ada penyadapan," kata Joko.

Penyidik KPK juga mendalami mengenai penghasilan resmi Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan.

Kalangan dewan mengusulkan pemberlakuan tes wawasan kebangsaan (TWK) tak hanya dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Duit itu disebut digunakan untuk operasional Juliari saat menjabat sebagai menteri.

KPK memastikan akan hadir pada persidangan berikutnya, sebagaimana penetapan hakim praperadilan.

Mereka yang akan diperiksa yakni, dua orang pihak swasta H Haeruddin dan Nurwadi, seorang dosen Muhammad Nusran dan seorang PNS Tasyrif Hakim.

KPK sudah menetapkan dua petinggi PT Adonara Propertindo, Direktur Tommy Adrian dan Wakilnya Anja Runtunewe.