Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan untuk mengungkap kasus suap perizinan Meikarta yang merupakan proyek milik Lippo Group.

KPK memastikan proyek milik Lippo Group terkait perizinan Meikarta bermasalah secara hukum. Sejumlah bukti suap dari Lippo Group sudah diungkap dalam persidangan.

Kemendagri melalui Dirjen Otda Soni Sumarsono disinyalir sebagai pihak yang berinisiatif mengadakan rapat dalam rangka membahas perizinan proyek Meikarta milik Lippo Group.

KPK menunggu laporan jaksa penuntut umum terkait dugaan peran Mendagri Tjahjo Kumolo dalam kasus suap perizinan Meikarta, milik Lippo Group.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku meminta bantuan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin terkait perizinan Meikarta, milik Lippo Group.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap perizinan Maikarta, milik Lippo Group.

KPK tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta, milik Lippo Group.

KPK diminta untuk segera mengusut dugaan keterlibatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta, milik Lippo Group.

KPK mendalami sejumlah fakta baru kasus suap perizinan proyek Meikarta, milik Lippo Group. Salah satunya, terkait adanya peran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam meloloskan perizinan proyek Meikarta.

Menteri Eko minta agar Kepala Desa serius dalam membesarkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena kesuksesan BUMDes akan sangat membantu kesejahteraan masyarakat desa.