Partai Golkar ibarat primadona dalam konstelasi politik tanah air. Kali ini giliran PKS berkunjung, setelah sebelumnya menerima kunjungan Partai Nasdem.

Kini saatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN, Ibu Mega mengambil sikap tegas untuk mengusulkan kepada Presiden Jokowi soal penggantian Kepala BRIN. Ketua Dewan Pengarah memiliki kewenangan dan kapasitas untuk itu dalam rangka menjaga arah agar BRIN tetap konsisten sesuai dengan cita-cita pembentukannya.

Saya mencatat akhir bulan lalu telah ditutup lembaga riset antariksa dan penerbangan di Pasuruan, Jawa Timur. Sebelumnya telah dibubarkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Dewan Riset Nasional (DRN), Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), LIPI, BATAN dan LAPAN.

Politikus PKS ini menegaskan, pemerintah sebaiknya segera memperbaiki data yang dipakai sebagai acuan subsidi energi agar lebih akurat dan tepat sasaran. Fraksi PKS, lanjutnya, selama ini sudah mengusulkan untuk mempermudah urusan penerima subsidi energi.

Ini akan menjadi preseden buruk pelanggaran UU oleh Pemerintah yang kesekian kalinya. Karena Amanat UU Minerba tersebut sangat jelas bahwa pengajuan perpanjangan perizinan dilakukan paling cepat lima tahun sebelum masa izin berakhir dan paling lambat satu tahun sebelum masa izin berakhir.

Masyarakat berhak curiga jika pengawasan oleh pemerintah terhadap kepatuhan pengusaha dalam memenuhi DMO 20 persen CPO tidak berjalan.

Ini persoalan yang krusial bagi penataan kelembagaan riset dan inovasi nasional.  Presiden harus menyetop kegaduhan yang terjadi di kalangan peneliti selama ini untuk kemudian secara bertahap merevitalisasi kelembagaan Iptek nasional.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menjelaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pertemuan tersebut. PKS, lanjut dia, hanya mengingatkan bila publik berharap NasDem konsisten.

Presiden Jokowi harus turun tangan membereskan berbagai permasalahan BRIN ini sebelum terlambat. Presiden jangan membiarkannya berlarut-larut dan semakin terpuruk. Sudah lewat hampir dua tahun masa transisi BRIN ini namun ditengarai tidak terjadi konsolidasi kelembagaan yang integratif dan terpadu.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyebut Tri gagal mengkonsolidasikan lembaga, SDM dan anggaran, badan yang dipimpinnya. Akibat kegagalan tersebut muncul berbagai kejadian kurang baik terkait BRIN.