Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan itu, ada UU yang dibuat oleh parlemen. Jadi, dasar pemikiran IKN ini menimbang UU No 3 Tahun 2022, bahwa tujuan pemindahan untuk memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota negara.

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan salah satu penggerak penting yang memacu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah.

Tentu itu akan disampaikan dalam forum pengambilan keputusan. Berdasarkan pengalaman yang ada, PPP tidak pernah mengambil keputusan di luar aspirasi struktur di bawah.

SEAPAC akan terus mendukung anggota parlemen untuk memperkuat peran kunci dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui mandat konstitusional mereka agar menjadi semakin signifikan dalam menjaga demokrasi bagi rakyat.

Dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, apakah itu tindak pidana korupsi atau terorisme, atau kejahatan-kejahatan lainya, di situ ada potensi penggelapan aset. Maka sebenarnya rancangan undang-undang ini sangat strategis, kalau kita ingin aset-aset itu tidak hilang.

Program-program yang bersifat langsung membantu, menolong masyarakat meningkatkan pendapatan untuk keluar dari jerat kemiskinan, itu bisa segera dilakukan.

Terkait banyaknya gaya hidup hedon yang ditunjukan pegawai Ditjen pajak itu harusnya jadi perhatian lebih dari Kemenkeu. Dan saya minta fungsi pengawasan dari Itjen di Kemenkeu bisa lebih aktif lagi.

Kolaborasi antarkementerian dan lembaga, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, serta Badan Karantina Pertanian, harus diperkuat untuk mengawasi lalu lintas unggas dan orang antarwilayah.

Saya juga berharap Mas Ganjar tegak lurus atas hal itu, siapa pun nanti figur yang dipilih oleh Ibu Ketua Umum. Dan saya kira Mas Ganjar sangat paham atas hal itu.

Harapannya melalui UU Migas yang baru strategi dan tata kelola migas nasional akan lebih mantap dan menguntungkan semua pihak. Tumbuh kepastian hukum dan hadirnya kelembagaan yang semakin kokoh.