Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo, menyoroti kebijakan pemerintah terkait penetapan harga beras berdasarkan sistem rayonisasi wilayah.

Putusan MK yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap AKD hingga tingkat pimpinan, sebagai langkah progresif dalam penguatan demokrasi.

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti masih tingginya tingkat defisit pangan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Papua.

Provinsi Maluku memiliki potensi sumber daya alam dan pariwisata yang besar.

Komisi VII DPR RI menjadi salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI yang memenuhi keterwakilan perempuan.

Kami ingin memastikan agar pengawasan Pertamina di seluruh lini distribusi lebih ketat, termasuk soal jaminan mutu produk BBM yang beredar di masyarakat.

Komisi V DPR RI ingin memastikan pembangunan Jembatan Batam–Bintan dapat segera terealisasi.

Komisi V DPR RI menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah terluar Indonesia, khususnya Kabupaten Natuna.

Komisi VIII DPR mendorong agar kualitas pelayanan bagi jemaah haji tetap maksimal meski Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mengalami penurunan.

Komisi V DPR RI menilai pembangunan Jembatan Batam–Bintan merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.