Menurut anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, berbagai pengaruh negatif tersebut sedang digaungkan dan dimainkan oleh para oknum pemecah belah bangsa.

Fraksi NasDem DPR RI menolak keras persyaratan persyaratan minimal pendidikan tinggi bagi calon capres (Capres) hingga calon legislatif (Caleg) sebagaimana isi draf revisi Undang Undang (RUU) Pemilu yang beredar.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai target produksi siap jual atau lifting minyak 1 juta barel per hari pada 2030 masih cukup relevan.

Fraksi Partai Golkar di DPR RI mencermati usulan beberapa partai politik yang mengusulkan penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai Undang Undang Pemilu yang sudah ada saat ini tidak perlu lagi direvisi.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengucapkan selamat atas pelantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Hampir seluruh fraksi di DPR RI tidak sepakat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak digelar 2024 mendatang. Mayoritas fraksi maunya pilkada serentak dinormalisasi dan diadakan pada tahun 2022 dan 2023.

Fraksi NasDem DPR RI maunya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sesuai dengan jadwal pada 2022 mendatang, termasuk Pilkada DKI.