Pernyataan itu mendorong para pemimpin untuk mencapai konsensus tentang pengaturan pelaksanaan pemilu inklusif dengan tujuan untuk menahannya secepat mungkin.

Myanmar jatuh kembali ke pemerintahan militer langsung pada Senin (1/2) ketika tentara menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya dalam serangkaian serangan fajar, mengakhiri eksperimen singkat negara itu dengan demokrasi.

Kelompok negara G7 mengutuk kudeta militer di Myanmar, dan prihatin dengan nasib para pemimpin politik yang ditahan seperti Aung San Suu Kyi.

Pemimpin oposisi telah memanggil para pendukungnya untuk melakukan protes setelah dia ditahan dari bandara di Moskow.

Tenaga kesehatan Myanmar di 70 rumah sakit melakukan mogok kerja pada Rabu (3/2), pasca kudeta militer yang berujung penahanan terhadap pemimpin Aung San Suu Kyi pada Senin (1/2) lalu.

Tentara Myanmar menahan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya, dan menuduh partai Suu Kyi melakukan kecurangan atas kemenangan besar dalam pemilihan umum baru-baru ini.

Beberapa tokoh politik Myanmar, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) lainnya ditahan di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer negara itu.

China meminta semua pihak di Myanmar menyelesaikan polemik, pasca militer merebut kekuasaan dan menahan pemimpin sipil yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi.

Militer menunjuk Myint Swe sebagai presiden sementara Myanmar, setelah pengumuman kondisi darurat nasional, dan pemimpin Aung San Suu Kyi ditangkap atas dugaan kecurangan pemilu.

Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, otoritas tertinggi Iran, melarang pemerintah mengimpor vaksin dari Amerika Serikat (AS) dan Inggris.