Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa yang diperlukan saat ini adalah keberanian para wakil dewan untuk mengajukan pertanyaan mendalam untuk mengungkap setiap rangkaian tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia.

Komisi III DPR RI mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme.

Surat undangan dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, Resor Metro Bekasi bernomor B/340/I/RES 5.3/2021/Restro Bks, terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT Karya Bahana Unigam.

Penyuap mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra akan disidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bidang penindakan tindak pidana korupsi.

Komisi III DPR RI siap membahas beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kontroversial dan dipersoalkan kelompok masyarakat.

KPK tak segan jerat pihak yang sengaja menghalangi penyidikan kasus ini dengan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti profesionalisme kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin setuju dengan rencana Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang ingin mempercepat revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk segera diselesaikan dan disahkan menjadi UU.