Angka tindak kejahatan korupsi di tanah air masih didominasi dari sektor politik. Tercatat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat sebanyak 545 koruptor atau 61,17 persen yang berasal dari sektor politik.

KPK mendesak pemerintah segera merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus memburu keberadaan salah satu tersangka penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek Dermaga Sabang tahun 2006-2011, Izil Azhar.

Meski PP Pemuda Muhammadiyah telah mengembalikan uang Rp2 miliar kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), aparat kepolisian tetap mengusut kasus dugaan korupsi Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memastikan bakal bertindak adil dalam mengusut tuntas kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan ada perkembangan signifikan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi bailout Bank Century.

Dalam rangka mencegah tindak kejahatan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meresmikan gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diskusi bersama 16 partai politik (parpol) terkait Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), di Auditorium Gedung KPK C1, kemarin, Kamis (22/11).

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor menolak nota pembelaan atau pledoi terdakwa pengacara Lucas.

Terdakwa pengacara Lucas menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bertindak secara sewenang-wenang terkait penetapan dirinya sebagai tersangka.