Dari jumlah tersebut, sebanyak 141 orang merupakan pegawai di Kedeputian Penindakan.

Hal itu diselisik penyidik lewat keterangan karyawan Perumda Pembangunan Sarana Jaya bernama Wahyu Hidayat.

Harun Masiku diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan. Ia buron sejak Januari 2020.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tuntutan terhadap suatu perkara harus betul-betul berlandaskan fakta, analisa, dan pertimbangan hukumnya.

Penyetoran uang rampasan sejumlah Rp1 miliar ke negara tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen KPK dalam memulihkan keuangan negara.

Penyidik KPK juga turut memeriksa, Direktur PT. Adonara Propertindo Tommy Ardian yang sudah menjadi tersangka dalam perkara ini.

Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2 miliar dan Andri diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

KPK menyatakan, tuntutan yang dilayangkan kepada setiap terdakwa bukan atas dasar pengaruh opini, keinginan, bahkan desakan pihak-pihak tertentu.

ICW berharap Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup untuk Juliari.

Para terduga penipu itu mengatasnamakan sebagai Satgas Pungli Lembaga Aliansi Indonesia dan mengklaim berafiliasi dengan KPK.