Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang memahami geopolitik atau dinamika goblal serta memahami keinginan negara-negara besar untuk mengendalikan atau mempersoalkan posisi Indonesia di masa yang akan datang.

Isu pelanggaran pemilu terkait pencopotan maupun pemasangan baliho patut menjadi catatan para penyelenggara pemilu.

Belakangan ini, ramai beredar kabar Polri diduga memiliki keberpihakan terhadap salah satu bakal capres-cawapres. Berita ini salah satunya muncul dari juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono.

Nah itu kriteria-kriteria dasar, tapi kemudian kita tambah dengan kriteria yang hari ini dibutuhkan oleh sebuah bangsa besar seperti Indonesia ini. Sehingga sseorang yang memiliki pemahaman luas, apalagi bila ditambah dengan reputasi kepemimpinan sebagai pemimpin yang bisa kita titipkan amanah dari bangsa sebesar bangsa indonesia ini.

Keikutsertaan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 dinilai akan potensial mempengaruhi netralitas alat negara.

Presiden Jokowi dinilai pandai mengatur segala hal agar tercapai maksudnya dan lalu berkilah, berdalih dengan berbagai alasan untuk berbagai peran yang dilakukannya tersebut.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tidak cukup atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengimbau agar tidak ada pihak yang mengintervensi pemilu.

Jadi kalau menurut saya, kita tidak bisa lagi membahas kenapa Gibran? Sebab, Gibran sudah ada di sana dan aturannya  menegaskan tidak bisa berubah lagi, itu sudah clear.

Kegiatan ini penting dalam kaitannya dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang No.12 Tahun 2011 yo UU No.15 Tahun 2019 dan UU No.13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tentang pentingnya meaningful public participation.