Banten secara historis merupakan kawasan dagang yang sangat maju di zamannya. Letaknya strategis di selat sunda dan erat kaitannya dengan jalur dagang kawasan Sumatera bahkan hingga ke Asia dan Eropa.

Pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat di dalamnya, termasuk organisasi jasa konstruksi sebagai stakeholder utama.

Kami sangat menghargai dan mendukung setiap gerakan aksi damai umat Islam yang mengarah pada ukhuwah dan dakwah, namun karena situasi bangsa saat ini sedang dalam proses pemulihan yang sulit, maka kami harap para tokoh Umat untuk bersedia mengendalikan stabilitas masyarakat yang saat ini mulai bergerak menuju ke Jakarta dan sekitarnya.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan keinginannya untuk memperkuat fungsi kelembagaan lembaga yang dipimpinnya.

Gelar itu berarti pelita alam yang memberikan cahaya penerang. Kita berharap LaNyalla menjadi pelita, atau cahaya, yang akan mendukung eksistensi kerajaan nusantara. LaNyalla juga menyinari nusantara tanah air Indonesia. LaNyalla juga dapat bersinar dengan cahayanya di karir politik. Saya harap cahaya bernama LaNyalla itu menjadi pemimpin nasional atau Presiden.

Pemerintah harus segera mengambil sikap. Jangan lengah, karena potensi penyebaran Covid-19 masih tinggi, apalagi virus ini terus bermutasi. Sebelum ada kata terlambat, ayo ambil tindakan.

Pembangunan infrastruktur sangat penting, karena akan mendukung juga Pengembangan sejumlah sektor, seperti ekonomi dan pariwisata. Untuk itu, segala permasalahan harus diselesaikan.

Mudah mudahan kedatangan bapak membawa kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Kota Medan. Sekiranya bapak bisa memberikan masukan, arahan, bimbingan, sekaligus kepada kami, ke Pemerintah Kota dan masyarakat Kota Medan.

Mahkamah konstitusi telah menjawab tuntutan dan harapan daerah dan masyarakat khususnya kaum buruh yang sejak UU ini dibahas telah menunjukan sikap penolakannya. Kita patut bersyukur, MK selalu teguh dan konsisten di jalan konstitusional.

Kelompok DPD RI di MPR dan DPP Partai Demokrat duduk bareng membahas Amandemen UUD 1945 dan mendorong adanya penataan kewenangan DPD RI.