Dalam silaturahmi tersebut Ridwan Kamil menyampaikan beberapa aspirasi dan usulan dari Jawa Barat ke DPD RI agar disampaikan ke pemerintah pusat, sesuai kementerian yang tepat.
Sulit untuk memahami fenomena pasar yang akan signifikan terhadap inflasi ini terjadi di negara yang memiliki perkebunan sawit terluas dunia. Tidak mungkin ada fenomena pasar yang demikian ekstrim kecuali telah terjadi praktek Kartelisasi minyak goreng.
Langkah Ketua DPD RI sangat berani dan semua senator mendukung upaya tersebut demi perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.
Seperti kita tahu, tahun 1999 hingga 2002, terjadi Amandemen Konstitusi. Tujuannya agar Indonesia lebih demokratis, sekaligus mengkoreksi kelemahan beberapa Pasal di naskah asli UUD 1945. Namun yang terjadi kemudian, sistem tata negara Indonesia berubah total
Pemerintah mengalokasikan dana desa yang cukup besar dan terus meningkat. Sejak tahun 2015 hingga 2019, dana desa yang sudah dikucurkan mencapai Rp257 Triliun, dan dari tahun 2019 hingga 2025, Pemerintah bertekad mengalokasikan hingga Rp400 Triliun ke seluruh Desa di Indonesia.
Yang ingin saya tekankan dalam hal ini adalah, ayo bersiap. Tidak ada kata terlambat. Semua anak muda harus bersiap. Jangan sampai besarnya pasar ekonomi digital itu justru dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri.
DPD RI akan terus mendorong pengembangan teknologi dan digital berbasis kaum muda, baik dari sisi ekosistem pendidikan, dunia usaha, hingga infrastruktur fisiknya.
Kami meminta masukan dari masing-masing Komite sesuai ruang lingkup tugasnya, khususnya rencana RUU yang akan disusun pada tahun 2022 agar tujuan Prolegnas yang terencana, terpadu dan sistematis dapat tercapai.
Usulan DPD RI tidak ada lagi ambang batas 20 persen dari peroleha suara sah secara nasional atau 25 persen dari perolehan kursi, saya kira peluang amandemen ini ada tidak hanya sekedar penataan kelembagaan.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, optimistis impor beras bisa dihentikan. Syaratnya, pemerintah harus terus menerus meningkatkan produksi dan menjaga stok beras nasional.