Saya mengingatkan kepada Pemprov Jatim agar memberlakukan beberapa skema penanganan libur Nataru, baik perayaan Natal maupun libur pergantian Tahun Baru yang pastinya menjadi penyebab berkumpulnya orang dan meningginya pergerakan orang.

Meski masih dalam suasana pandemi Covid-19 ini, DWP Setjen DPD RI dapat menjadi pemicu bagi kita semua untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik meskipun dalam kondisi yang masih terbatas.

Saya berharap para pemuda Asia dan Afrika, melalui Kongres ke-2 ini mampu menyiapkan peta jalan untuk menyambut perubahan global yang hampir pasti terjadi. Termasuk, menyiapkan diri sebagai calon-calon pemimpin masa depan di era dis-rupsi akibat percepatan perkembangan teknologi.

Hegemoni politik yang tidak relevan dengan semangat demokrasi ini harus kita akhiri. Bahwa benar konstitusi mensyaratkan partai politik sebagai kendaraan politik capres, tapi Parpol tidak bisa mengklaim menjadi pihak yang paling baik dan paling berjasa dalam membangun demokrasi.

Mencermati adanya gerakan masyarakat untuk memberikan perbaikan terhadap sistem pemilihan umum yang lebih baik, bermartabat dan berkeadilan melalui Judicial Review terhadap UU 7/2017 tentang Pemilu, DPD RI mendukung gerakan dimaksud.

Ini merupakan potret sebagian yang dikeluhkan oleh guru dan tenaga kependidikan honorer. Mereka secara bersama-sama dan melalui pelbagai perwakilannya menyampaikan aspirasi untuk penuntaskan persoalan guru dan tenaga kependidikan honorer ke berbagai instansi, termasuk DPD RI

DPD RI meminta agar proses pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan dengan tidak tergesa-gesa, namun harus dengan cermat dan penuh kehati-hatian dalam setiap tahapan proses pemindahan ibu kota negara.

BPK mengungkap 8.483 temuan yang memuat 14.501 permasalahan senilai Rp8,37 triliun, dengan rincian 6.617 (46 persen) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, 7.512 (52 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,26 triliun, serta 372 (2 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp113,13 miliar.

Komite I DPD RI sepakat dengan KPK RI untuk mendorong kepatuhan dalam memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pengendalian Gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi, dan Komite Advokasi Daerah (KAD) di Daerah. 

Presidential Treshold setinggi itu akan membuka lahirnya calon presiden boneka. Kemudian pasti akan ada kompromi-kompromi politik.