Fraksi Partai Gerindra tentunya melalui mekanisme yang ada akan memproses undang-undang yang masuk ke DPR sesuai dengan mekanisme termasuk UU Perampasan Aset.

Mungkin dalam sehari dua hari kita akan komunikasi dengan PKB dan tentunya kami akan sampaikan kepada Ketua Umum tentang apa-apa yang dihasilkan oleh PKB.

Jadi, memanjakan Freeport berarti Pemerintah bersikap diskriminatif terhadap komoditas lain, yang nyata-nyata patuh pada UU.  Ini kan contoh aneh bagi penerapan good goverrnance.

Maka perlu langkah yang lebih progresif lagi untuk memperkuatnya, salah satunya melalui pembentukan instrumen Undang-Undang Perampasan Aset.

Pasca pandemi Covid-19, suasana geopolitik dunia menajam, perubahan iklim yang ekstrem, menciptakan masalah krisis pangan. Nah, ini harus kita sikapi bersama.

Tapi untuk realisasi pertemuannya saya belum dapat kabar pasti untuk kapan di mananya.

Mencermati dinamika yang ada saat ini, kami (Panja) hari ini kembali melakukan public hearing di Komisi IX. Kami anggota panja, perintah langsung dari pimpinan DPR RI untuk membuka ruang sekaligus meluruskan substansi dan mendengar kembali apa yang menjadi aspirasi teman-teman Nakes.

Karena tujuannya untuk dapat meningkatkan ekonomi, jadi jangan sampai bantuan habis di modal saja.

Dalam perspektif kami sebagai parlemen, tema ini tidak hanya menjadi pedoman utama dalam membahas berbagai isu di kawasan, namun hasil diskusi diharapkan dapat menjadi masukan yang strategis dalam memperkuat upaya pemerintah untuk mewujudkan ASEAN yang terus berlanjut menjadi relevan.

Salah satu pihak yang terdampak dengan RUU ini adalah para tenaga medis dan kesehatan. Fraksi PKS akan memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi mereka.