Menurut dia, pernyataan Bahlil yang mengatakan penyebab utama tingginya polusi udara adalah asap dari PLTU menyesatkan dan bisa merugikan publik. Terlebih berdasarkan hasil kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  diketahui bahwa 75 persen sebaran PM 2,5, zat paling berbahaya, berasal dari kendaraan bermotor. Sementara PLTU cuma berkontribusi sebesar 25 persen.

Namun jika dibandingkan dengan range awal target pertumbuhan tahun 2024 yang berada kisaran 5,1-5,7 persen, FPKB menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut masih underestimate. F-PKB sendiri mengusulkan agar target tersebut bisa di patok di angka 5,3 persen.

Kepala BSSN menyampaikan beberapa hal teknis yang sering terjadi dalam penanganan insiden siber. Sesungguhnya kami akan lihat dahulu (masukan tersebut pada agenda selanjutnya).

Saya minta kepada Beliau (Presiden Jokowi untuk benar-benar memperhatikan dan memberi percepatan dan kemudahan terwujudnya bandara di Buleleng. Kenapa baru sekarang disampaikan ke saya, kenapa tidak dulu-dulu. Ini juga menjadi perhatian. Saya akan menemui Bapak Presiden membawa aspirasi penting ini segera untuk bisa diwujudkan.

Saya pikir (langkah berkantor di Papua) itu ide yang sangat bagus, kan di sana ada masalah tentang pangan, dampak dari perubahan cuaca. Ini saya pikir (dengan) adanya Wapres di sana akan memotong rantai komando, chain of command-nya akan lebih pendek sehingga segera akan ada keputusan.

Menurutnya, langkah ini akan memperpendek rantai komando dan memudahkan dalam mengambil keputusan terkait masalah pangan dan lainnya.

Ada sinyal bahwa demand kita terus naik namun produksi tetap. Karena itu Pemerintah harus berhati-hati memutuskan kebijakan ekspor gas ini. Jangan sampai kebutuhan gas domestik kita malah tidak terpenuhi.

Lodewijk menilai hal tersebut merupakan sebuah terobosan dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Ahmad Sahroni meminta agar Kapolri dapat mendorong munculnya langkah penyelesaian konkret terhadap situasi ancaman kejahatan lintas negara di ASEAN.

Pembentukan Panja terkait revisi UU IKN disepakati setelah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mewakili Pemerintah memberikan penjelasan terkait revisi UU IKN kemudian menyerahkan draf revisi UU IKN kepada Komisi II DPR.