Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang dimana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang.

Ini menunjukan kegagalan Revolusi Mental karena Mario adalah anak Pejabat Pajak yang memiliki gaya hidup hedon, pamer mobil mewah, tapi belum bayar pajak.

Harusnya ada perencanaan yang matang berupa roadmap kebutuhan kapasitas KRL dan kemampuan pengadaannya secara domestik. Sehingga match antara kebutuhan PT. KCI dengan kemampuan produksi PT.INKA. Menteri BUMN jangan import minded.  Sayang kalau devisa kita terkuras terus dan kapabilitas industri dalam negeri tidak dioptimalkan.

Politik silaturahim ini perlu terus kita kembangkan, komunikasi antar anak bangsa itu sangat diperlukan.

Politikus PKS ini mengatakan penjelasan Erick Thohir dan Nicke dibutuhkan untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Terlebih, kejadian tersebut sampai memakan korban jiwa.

Pertamina perlu mengambil langkah untuk menutupi kekurangan pasokan distribusi BBM dan gas di wilayah Jabodetabek agar kegiatan ekonomi masyarakat lainnya tidak terganggu.

Harus diketahui apakah karena murni human error, terdapat kerusakan sistem atau jaringan atau disebabkan faktor lain, misalnya sabotase.

Jadi sangat lucu kalau sekarang presiden kaget dan seolah tidak tahu besaran ekspor bijih bauksit ke sana. Sebab, faktanya sudah sangat lama China menikmati 98 persen ekspor bijih bauksit Indonesia. Sementara hasil olahnya dikirim balik ke Indonesia untuk memenuhi 50 persen kebutuhan aluminium nasional kita. Ini kan lucu.

Wakil Ketua DPR RI Ini menjelaskan, belum menerima informasi adanya komunikasi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Sandiaga. Gerindra juga belum mengetahui ketertarikan PKS terhadap Sandiaga untuk Pilpres 2024.

Sikap kritis para ilmuwan dan peneliti adalah hal yang lumrah. Sejak dulu para peneliti politik LIPI kritis di media terkait perpolitikan tanah air. Cuma terkait kelembagaan iptek atau BRIN, sikap kritis para peneliti ini muncul terutama pasca peleburan kelembagaan iptek ini ke dalam BRIN. Ini kan artinya ada ketidakpuasaan terhadap bentuk kelembagaan, tata kelola dan pimpinan lembaga iptek yang ada.