Kita ingin Kementerian HAM hadir sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia.

Mafirion meminta Menteri HAM lebih fokus pada penyelesaian persoalan HAM yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bangsa

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan pihaknya memperoleh informasi mengenai adanya pemeriksaan terhadap mantan Kapolda Kalbar di Propam Mabes Polri.

Institusi kepolisian harus dijaga dari berbagai bentuk intervensi politik maupun kepentingan oligarki.

Hinca Panjaitan menilai pengamanan terhadap infrastruktur strategis negara tidak cukup hanya berpedoman pada aturan setingkat keputusan presiden.

Komisi III DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Penguatan kewenangan Polri dalam menangani kejahatan siber perlu menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.

RUU Polri dinilai perlu memberikan penegasan mengenai makna dan posisi Polri sebagai alat negara.

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menegaskan bahwa pembenahan institusi kepolisian harus dimulai dari akar persoalan.

Kita harus melihat ada ekstensi BUP tetap harus menjaga kesehatan regenerasi atau kategorisasi terhadap tiga jenjang yang ada di dalam kepolisian dan 21 tingkat