Pembangunan bendungan juga diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1,1 juta hektar dan rehabilitasi 4,3 juta hektar

KPK sudah mengirim tim untuk melihat kondisi bangunan yang diduga dikorupsi itu.

Pendalaman dilakukan untuk mengetahui apakah ada aturan yang dilanggar

KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum hingga merugikan negara.

Langkah itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada penurunan kualitas.

KPK juga mendalami soal proses lelang proyek tersebut.

Proyek itu dibangun menggunakan anggaran Kementerian PUPR.

Hal itu didalami penyidik lewat 12 orang saksi pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono pastikan infrastruktur air di IKN Nusantara sudah tersedia

Hal itu didalami penyidik lewat dua saksi pada Senin, 22 Juli 2024.