Dua aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan alat yang efektif bagi warga negara untuk cari keadilan.

Saya mengusulkan, misalnya Polri wilayah timur ada Wakapolri A, misalnya Polri wilayah barat ada Wakapolri B-nya.

Sarana dan prasarana disiapkan oleh Kementerian PUPR, moda transportasi oleh Kementerian Perhubungan, sementara BMKG dan Basarnas berperan penting mitigasi.

Saat ini kita sedang mendata hunian yang akan dibangun di Pelembayan, Maninjau, dan beberapa daerah lain yang terkena bencana. Kita masih menunggu data akurat.

Misalnya, kalau di kabupaten kota, tunduk dan patuhnya kepada bupati dan wali kota. Kalau di provinsi, tunduk dan patuhnya kepada gubernur.

Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan akses infrastruktur vital harus menjadi prioritas pemerintah dalam proses pemulihan ini.

Kita minta agar prosesnya dilakukan sesuai dengan hukum, dengan ketentuan hukum yang berlaku mau mengedepankan praduga tak bersalah.

Jangan kita salahkan rakyat, jadi ketika negara gagal hadir di situ, rakyat yang hanya kita salahkan.

Baik angkutan publiknya, prasarananya, baik itu jalan kereta api, kemudian nanti pelabuhan dan bandar udaranya untuk dipersiapkan.

Saya berharap dalam konteks daerah-daerah yang statusnya dianggap sebagai daerah bencana, transfer keuangan daerahnya jangan dikurangi.