Komite III DPD RI telah menuntaskan finalisasi hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

DPD menginginkan perubahan iklim diatur di dalam payung hukum agar ada lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perubahan iklim.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah pemerintah memulihkan kembali ekosistem hutan konservasi yang sebelumnya dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

DPD RI menggelar Focus Group Discussion, kebut penyusunan RUU Tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI), yang masuk dalam Prolegnas DPD RI untuk tahun 2025.

DPD RI dari Dapil Daerah Khusus Jakarta, Dailami Firdaus mengingatkan agar Pemprov Daerah Khusus Jakarta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi wabah penyakit pascabanjir.

Peristiwa viral yang menampilkan seorang pasien kritis asal Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yang harus dirujuk ke rumah sakit menggunakan perahu nelayan kecil, menjadi tamparan keras bagi wajah pelayanan publik.

Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan Uji Sahih terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP di Provinsi Bali.

Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang lebih dikenal sebagai Haji Uma, kembali menyuarakan kritik tajam terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.