Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung membuka acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan urgensi percepatan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.

Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Jawa Barat untuk melakukan uji sahih revisi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Komite I DPD RI melaksanakan Kunker ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Juli 2025, dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wakil Ketua III Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Agita Nurfianti mendorong optimalisasi dan pemeliharaan sawah non-aktif di Jabar.

Komite III DPD RI telah menuntaskan finalisasi hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

DPD menginginkan perubahan iklim diatur di dalam payung hukum agar ada lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perubahan iklim.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah pemerintah memulihkan kembali ekosistem hutan konservasi yang sebelumnya dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

DPD RI menggelar Focus Group Discussion, kebut penyusunan RUU Tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI), yang masuk dalam Prolegnas DPD RI untuk tahun 2025.

DPD RI dari Dapil Daerah Khusus Jakarta, Dailami Firdaus mengingatkan agar Pemprov Daerah Khusus Jakarta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi wabah penyakit pascabanjir.