Pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP harus dipagari agar tidak menjadi pasal karet. Hal itu penting agar ada pembeda antara penghinaan dan kritik.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM harus memaksimalkan alokasi anggaran untuk legislasi.

Kalangan dewan mempertanyakan maksud pelaporan yang dilakukan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan terhadap Firli Bahuri ke Dewan Pengawas.

Seluruh elemen pemerintahan jangan lagi ada yang berpikir tentang menjalin hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyoroti aspek penegakkan hukum terkait dengan penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tidak lagi sebagai sekedar KKB tetapi sebagai organisasi teroris.

Kalangan dewan angkat bicara soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, khususnya terkait ketentuan soal izin penyadapan dan penggeledahan.

Kalangan dewan meminta kesekjenan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transparan ke publik soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan lembaga tersebut sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Setiap profesi dari waktu ke waktu harus memiliki update alias peningkatan kemampuan, termasuk profesi wartawan. 

Seperti profesi yang lain, kata Arsul UKW juga penting bagi para wartawan, untuk memastikan bahwa insan pers juga mengikuti update kemampuan profesionalnya.

Ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah bisa menimbulkan gerakan atau pemikiran radikal. Terutama terkait kebijakan yang berbasis agama maupun ideologis.