Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengimbau kepada semua pihak, baik rakyat maupun elite untuk menciptakan politik kebangsaan yang lebih teduh. Salah satu caranya dengan tidak menonjolkan politik identitas.

Menurut Arsul Sani seharusnya MK dalam memutuskan putusan itu sekaligus, yakni secara formil maupun materiil.

Bamsoet meyakini apabila bangsa Indonesia mempunyai guidance atau bintang pengarah maka kita tidak akan kehilangan arah atau kehilangan haluan dalam menjalankan pemerintahan, siapa pun presidennya.

Sebagai politisi, akademisi, sekaligus juga tokoh agama, Arsul Sani sangat tepat mengupas sejauh mana agama memandang keberadaan haluan atau perencanaan dalam kehidupan manusia.

Setelah menggelinding dilontarkan oleh MPR, kita mendapat berbagai respon dari masyarakat. “Dari akademisi, penggiat konstitusi, LSM, aktivis demokrasi, dan element masyarakat yang lainnya.

Arsul juga menggaku tidak yakin amanden UUD NRI 1945 bisa terlaksana pada periode sekarang

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memulai ikhtiarnya dengan menjaring dukungan dari berbagai elemen umat Islam. Termasuk dengan berkolaborasi bersama Persatuan Alumni (PA) 212.

Rencana Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memasang tarif Pajak Penambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako melalui perubahan kelima atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mendapatkan beragam reaksi dari publik.

Wacana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan patut dipertanyakan.

Kebijakan Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan untuk mengangkat penyidik dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak tepat.