Total harta yang dimiliki Novi sebenarnya senilai Rp119.347.534.669 namun ia juga tercatat memiliki utang Rp2,45 miliar

Atas dasar itu, KPK mengimbau Andhika untuk melaporkan LHKPN seseuai dengan peraturan perundang-ubdangan yang berlaku.

KPK mengingatkan melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban penyelenggara negara berdasarkan Undang-undang.

Adapun rinciannya yakni Eksekutif 294.864 (96,44 persen), Legislatif 17.923 (89,27 persen), Yudikatif 19.473 (98,46 persen), dan BUMN/BUMD 31.378 (98,15 persen).

Respon Pimpinan DPR Soal Kemerosotan Laporan Harta Ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti penurunan angka kepatuhan anggota DPR RI melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Bamsoet menekankan, penting disadari bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, hanya dapat dilakukan melalui langkah integratif dan kolaboratif.

Hal itu diungkap Firli dalam webinar bertajuk `Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu & Akurat" yang disiarkan saluran YouTube KPK RI, Selasa (7/9).

Ditekankan Firli, ketaatan melaporkan harta kekayaan sepatutnya dilakukan sebelum, selama dan setelah menjabat sebagai penyelenggara negara. 

Kalau sekarang memang hanya Komisaris dan Direksi beserta pejabat tingkat 1 di BUMN Induk saja yang dimintai LHKPN. Rencana Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sangat progresif dan layak diapresiasi karena langkah ini akan mengurangi keinginan prilaku korup di semua entitas anak, cucu dan afiliasi BUMN.