Saat ini rasio kredit untuk segmen UMKM di Indonesia masih di kisaran 20 persen. Bahkan lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, maupun Thailand. Padahal sektor UMKM ini sangat penting dalam menggerakkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja

Tahapan awal yang harus kami lakukan di tahun 2022 sepenuhnya  adalah tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik. Seperti tertuang pada kebutuhan pagu anggaran KPU tahun 2022, KPU masih kekurangan anggaran sebesar Rp 10,842 triliun lagi. Pada tahun 2022 dalam penyelenggaraan tahapan pemilu KPU membutuhkan anggaran sebesar Rp 13,295 triliun.

Jadi pasca penggabungan Kemenristek kedalam Kemendikbud menjadi Kemendikbud-Ristek, fungsi Kemenristek hilang tidak masuk dalam fungsi Kemendikbudristek. Sebelumnya Kemenristek memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijakan; koordinasi pelaksanaan kebijakan; serta pengawasan dan evaluasi pembangunan riset dan teknologi. Kini fungsi-fungsi itu tidak ada dalam Kemendikbudristek. Kemendikbudristek pasca penggabungan hanya mengurusi kegiatan riset di Perguruan Tinggi, yang secara umum sejak dulu menjadi fungsi Dirjen Dikti.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PAN Intan Fauzi menyoroti peran perusahaan digital (E-Commerce) dalam pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menyampaikan bahwa laporan evaluasi semester satu kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disampaikan dalam raker kali ini belum lengkap.

Komisi IV DPR RI mendorong percepatan penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 berkaitan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Komisi III DPR RI menyampaikan kekagumannya atas kesungguhan Polri dalam menangani kebakaran hutan di tanah air. Selain dengan melakukan operasi dan penjagaan di lapangan, Polri juga merilis aplikasi ASAP.

Pelaku seni perlu mempunyai kemampuan yang adaptif supaya bisa tetap memanfaatkan kreatifitas di tengah keterbatasan saat ini.

Ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest). Jadi Pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap.