Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah mengekang raksasa teknologi dengan aturan anti-monopoli atau keamanan data serta menekan perusahaan bimbingan belajar, di tengah meningkatnya kontrol terhadap ekonomi dan masyarakat.

Program vaksinasi telah dimulai dengan memvaksinasi 10.000 orang yang terdiri dari orang tua, petugas kesehatan, staf pemerintah dan biksu Buddha.

Ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh selama operasi militer pada tahun 2017 dan mereka yang tetap mengeluhkan diskriminasi dan perlakuan buruk di negara yang tidak mengakui mereka sebagai warga negara.

Pihak berwenang juga mengerahkan ratusan polisi jelang demonstrasi yang melibatkan konvoi mobil pada Selasa (10/8) di pusat kota Bangkok.

Diskriminasi dan kebencian terhadap kaum perempuan di Korea Selatan masih banyak terjadi. Feminis dipandang sebelah mata, karena dianggap sebagai pembenci laki-laki.

Ratusan petugas polisi dengan perlengkapan anti huru hara menutup jalan dekat Monumen Kemenangan di ibu kota Bangkok, dengan kontainer dan menggunakan meriam air, gas air mata, dan peluru karet, untuk menghentikan pawai menuju Gedung Pemerintah, kantor Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.

Media pemerintah Korea Utara menyalahkan Amerika Serikat karena mengobarkan protes anti-pemerintah di Kuba bulan lalu, dengan mengatakan bahwa Washington "jelas" berada di balik demonstrasi tersebut.

Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, seharusnya Pinangki diberhentikan secara tidak hormat, sehingga negara tidak menggaji seorang koruptor.

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan strategi pembenahan dan peningkatan wisata halal agar bisa kembali menjadi destinasi pilihan muslim friendly nomor satu di tahun depan.