Tidak ada ruang diskusi untuk menempatkan Polri di bawah kementerian. Polri harus tetap di bawah Presiden agar tetap netral, profesional, dan tidak menjadi alat

Tim percepatan reformasi Polri ini segera bekerja untuk kemudian melaksanakan apa yang menjadi poin-poin, aspirasi atau keinginan bapak presiden.

Komisi X DPR menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi hukum terhadap dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Keputusan Pak Presiden baik dan tepat. Akan menjadi lebih baik jika kemudian juga dibantu untuk mengganti biaya selama pengurusan persoalan hukum.

Komisi XI DPR meminta penjelasan dasar dari pihak eksekutif termasuk Bank Indonesia (BI) saat mengungkap angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2026.

Komisi A DPRD DKI Jakarta menerima audiensi dari Fahri Bachmid & Associates di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 10 November 2025 kemarin.

Supaya aparatnya gak dituduh sewenang-wenang juga, dia gak gebukin, ‘wah ini gebukin, padahal gak ada buktinya’. Kalau sama-sama bisa akses CCTV kan enak.

Karena ide dasar pembentukan UU adalah pembinaan Pancasila oleh sebuah badan yang namanya BPIP. Sementara kementerian itu diatur dalam UU Kementerian Negara.

KPK dan Kejagung RI diminta untuk menyelidiki dugaan pengaturan atau manipulasi impor daging beku.

Rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk melakukan redenominasi rupiah atau penghapusan tiga angka nol dari pecahan rupiah menuai sorotan tajam.