Masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) menolak adanya politik dinasti pada Pilgub 2018 mendatang. Penolakan ini disampaikan warga terkait pencalonan Karolin Natasya menjadi Cagub Kalbar.

Komisi IV DPR RI temukan permasalahan asuransi nelayan di Kalimantan Barat. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Pelabuhan Sungai Kakap, Kuburaya, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik selain mengapresiasi kinerja Kapolda Kalimantan Barat terkait banyaknya terobosan-terobosan dalam penegakan hukum, dirinya meminta Polda Kalbar bersikap adil kepada seluruh kontestan Pilkada Kalbar.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat Benny Kabur Harman minta Pemerintah Pusat lebih memperhatikan proses penanganan korupsi yang berpusat di Ibukota Provinsi Kalimantan Barat yang membutuhkan biaya ekstra.

Komisi IV DPR RI mengkritisi kondisi Gudang Pupuk Sriwijaya, Kalimantan Barat yang basah dan tidak memadai.

Over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah meresahkan. Sebab, narapidana kasus narkoba di Lapas ini terus bertambah.

Pasca pendaftaran pasangan calon kepala daerah di Pilgub Kalimantan Barat (Kalbar), IDM melakukan penelitian terhadap masyarakat untuk mengetahui paslon yang akan dipilih pada pilkada serentak 2018.

Mayoritas warga tidak puas dengan kinerja pemerintahan provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) dalam meningkatkan kesejahteraan.

Komisi II DPR menerima kunjungan Masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) untuk membahas usulan penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB). Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo mengatakan daerah persiapan DOB ditanggung oleh kabupaten induknya.

Lembaga survei Indonesia Development Monitoring (IDM) kembali menggelar survei dalam menyambut Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Barat (Kalbar) 2018 nanti.