Mari kita menjadi bangsa yang pemaaf. Kemudian menjadi bangsa yang tidak pelit memberikan apresiasi. Salah satunya kepada Ferry Irwandi.

BPIP harus benar-benar inklusif dan memiliki tanggung jawab sejarah yang harus kita klasifikasikan dengan baik.

Ancaman kejahatan digital kini semakin kompleks dan terorganisir. Tanpa penguatan sistem keamanan dan regulasi yang memadai, masyarakat paling dirugikan.

Selama ini bidang ini sangat dikuasai oleh swasta. Mereka sudah sangat memahami industrinya, jaringan distribusinya luar biasa, dan produksinya sangat efisien.

Sarana dan prasarana disiapkan oleh Kementerian PUPR, moda transportasi oleh Kementerian Perhubungan, sementara BMKG dan Basarnas berperan penting mitigasi.

Kalau kita baca sejarahnya, dari tahun 2015 sampai 2025, ada fluktuasi sangat tinggi menyangkut untung-rugi Garuda Indonesia.

Saat ini kita sedang mendata hunian yang akan dibangun di Pelembayan, Maninjau, dan beberapa daerah lain yang terkena bencana. Kita masih menunggu data akurat.

Jika hukum dilemahkan hanya karena permintaan maaf, maka fungsi hukum sebagai penjaga keadilan dan pelindung masyarakat tergerus.

Informasi yang saya dapatkan, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu sudah melalui konsultasi dengan DPR dan dilaporkan ke Presiden.

Misalnya, kalau di kabupaten kota, tunduk dan patuhnya kepada bupati dan wali kota. Kalau di provinsi, tunduk dan patuhnya kepada gubernur.