Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubuhan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi mendapat dukungan dari sejumlah elemen masyarakat.

Ribuan penonton pun tidak henti-hentinya mengabadikan gambar bersama Presiden meski pengawalan dari paspampres tidak begitu ketat.

Menurunnya daya beli masyarakat dinilai akibat kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang tidak pro terhadap rakyat. Akibatnya, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kian terpuruk.

Presiden Jokowi dinilai keliru dalam menyikapi terjadinya daya beli masyarakat yang terus mengalami penurunan. Sebab, penurunan daya beli masyarakat dianggap sebagai fakta perekonomian masyarakat yang semakin buruk.

Pemerintahan era pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kalah hebat dengan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Dimana, era Jokowi lebih senyap dan tertip setiap kali pembahasan APBN.

Di tengah lesunya perekonomian di tanah air, beredar isu Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang memperebutkan kursi Menko Perekonomian yang dipimpin Darmin Nasution.

Penurunan daya beli yang dialami masyarakat saat ini harus segera diatasi oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Jika tidak, maka masyarakat akan menderita dengan situasi ini.

Penurunan daya beli masyarakat saat ini dinilai bukan persoalan politik. Melainkan, penurunan daya beli masyarakat saat ini sebagai fakta yang disampaikan oleh BPS.

Isu rebutan kursi Menko Perekonomian yang dipimpin Darmin Nasution antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani  menjadi hot isu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur dikabarkan akan dicopot dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.