Kejahatan oleh pengemudi taksi online terhadap penggunanya sudah sering terjadi di Indonesia.

Meski PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai oposisi ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyno (SBY), bukan berarti partai tersebut bersih dalam tindak kejahatan korupsi.

Kasus tindak kejahatan korupsi tidak mengenal partai oposisi atau koalisi pemerintah. Sebab, kasus korupsi akan berbagi rata kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak juga bersih dari tindak kejahatan korupsi. Hanya saja, KPK kerap melakukan provokasi dan pencitraan yang berlebihan kepada publik.

Jika terbukti bersalah karena mengaitkan kejahatan Nazi Jerman ke Polandia, hukuman bisa termasuk hukuman tiga tahun penjara.

Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, tindak kejahatan korupsi di tanah air kian marak. Buktinya, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK semakin banyak.

KPK diminta untuk mengusut dugaan tindak kejahatan korupsi terhadap proyek pembangunan infrastruktur. Hal itu menyikapi maraknya kecelakaan dalam pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah.

Uang dari hasil kejahatan iyu diduga sebagian disimpan Yudi secara tunai dan sebagian diubah menjadi aset.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar diberi kewenangan untuk menggarap tindak kejahatan korupsi di sektor swasta dalam RUU KUHP.

Pelaku tidak terima dengan pandangan orang tuanya soal Nazi