Pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas dan mendetail mengenai kebijakan ini, dengan menekankan bahwa penyediaan alat kontrasepsi merupakan langkah preventif untuk kesehatan reproduksi dan bukan untuk mendorong perilaku seks bebas.

Dongrak Perekonomian, Kementan Latih Petani Paham Sistem Agribisnis

Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengimbau pemerintah untuk memperhatikan beberapa aspek penting dalam kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar yang baru-baru ini diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024.

Tingkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kementan Dorong Petani Manfaatkan Sistem Agribisnis

Genjot Kesejahteraan Masyarakat, Kementan Latih Petani Olah Hasil Pertanian

Kebijakan Mempermudah Pembiayaan UMKM Harus Dibarengi dengan Transparansi

Kebijakan yang dikeluarkan harus memikirkan kebermanfaatan bagi masyarakat, jangan malah bikin tambah susah rakyat kecil.

Dongkrak Kesejahteraan Petani, Kementan Genjot Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Hilirisasi Minerba di Indonesia Tahun 2024 terjadi.

Penuhi Kebutuhan Kakao Global, Kementan Dorong Petani Tingkatkan Produksi