Pasca terbentuknya Pansus Hak Angket KPK, beredar rumor bahwa Pansus tersebut bermuara untuk pembubaran lembaga anti rasuah itu. Benarkah?

Menko Polhukam Wiranto membutuhkan dana sebesar Rp 5 miliar dalam rangka proses pembubaran sejumlah Ormas anti Pancasila.

Dalam rangka proses pembubaran sejumlah Ormas anti Pancasila membutuhkan dana yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp 5 miliar.

Kedatangan petinggi PAN itu berkaitan dengan penilaian Amien atas lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

MPR mendukung pemerintah terkait wacana pembubaran Ormas HTI. Alasannya, setiap Ormas yang bertentangan dengan Pancasila wajib dibubarkan.

Pembubaran Ormas HTI telah menjadi ketetapan pemerintah. Sebab, Ormas tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Pemerintah disebut serius dalam pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab, HTI dianggap telah merongrong kedaulatan NKRI.

PKB mendukung langkah pemerintah dan DPR untuk segera merampungkan revisi Undang-Undang (RUU) Anti Terorisme.

Kementeriannya sedang mempersiapkan regulasi untuk membendung semua gerakan anti Pancasila dan NKRI di semua perguruan tinggi.

Usulan atas pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto sudah memasuki tahap final.