PKS dan PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insyaallah menjadi modal pemenangan pasangan ini (Anies-Muhaimin).
Usulan pangdam ini menunjukkan bahwa seluruh lembaga sudah mulai geram dengan narkoba. Usul ini sangat baik dan bisa menyelesaikan kelebihan kapasitas Lapas (lembaga pemasyarakatan).
Diungkapkan Awiek, pertemuan antara ketum parpol tersebut akan membahas pemantapan Tim Pemenangan Nasional (TPN) dan memperbarui dinamika politik terkini. Meski begitu, tidak ada pembahasan secara khusus mengenai sosok bakal calon wakil presiden (cawapres).
Kemendikbudristek harus menyusun grand design pendidikan selama 20 tahun ke depan. Dan untuk sosialisasi pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia kemendikbudristek harus melibatkan media dan media ini juga punya peran penting untuk framing yang membangun.
Kami mendukung usulan tersebut karena memang orientasi kita haruslah rehabilitasi ketimbang memenjarakan pemakai narkoba.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang membidangi urusan perhubungan dan transportasi, menyebut tidak masalah jika terjadi penundaan terhadap pengoperasionalan kereta cepat Jakarta-Bandung untuk umum.
Komisi V DPR RI menyetujui adanya tambahan pagu anggaran untuk Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, BMKG dan BNPP/Basarnas sebagaimana hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap peristiwa bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau antara warga dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Direktorat Pengamanan BP Batam.
Bareskrim Polri bekerja sama dengan Royal Malaysia Police, Royal Malaysian Customs Departement, Royal Thai Police, Us-Dea, dan instansi terkait lainnya berhasil membongkar TPPU jaringan Fredy Pratama.
Tadi telah kita dengarkan 8 fraksi setuju dan 1 fraksi setuju dengan catatan. Selanjutnya, kami akan bertanya kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dapat disetujui untuk disahkan jadi UU?