Masyarakat harus memahami bahwa new normal atau kenormalan baru bukan berarti kita akan kembali pada kebiasaan kita yang dulu.

Pancasila harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, agar tidak menjadi konsep yang hanya hidup di awang-awang maupun menjadi hapalan rumusan sila-sila di luar kepala.

Karena itu Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 harus dimasukkan ke dalam RUU HIP untuk menghadirkan kepastian hukum bahwa tidak ada ruang bagi ideologi terlarang PKI

Ditengah ketidakakuratan dan simpang siur data penerima bantuan sosial yang menyebabkan lambatnya bantuan dari pemerintah turun ke lapangan, masyakat justru sudah terlebih dahulu menggalang donasi.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa Pancasila akan selalu dan tetap relevan, kendati zaman terus berubah dan peradaban terus berkembang.

Hidayat meminta agar WNI di AS terus waspada, menghindari kawasan yang rusuh, dan mencari tempat yang aman apabila terjadi kerusuhan.

Lestari Moerdijat menegaskan pengamalan nilai-nilai Pancasila bisa menjadi bagian solusi dari masalah yang dihadapi bangsa Indonesia.

Bamsoet mengajak semua elemen masyarakat mencegah kegagalan new normal dengan tekad kuat dan kesadaran penuh mematuhi protokol kesehatan.

Syariefuddin Hasan mendesak pemerintah untuk mempercepat realisasi insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani langsung pasien Covid-19.

Selain pertimbangan keselamatan anak-anak, sektor pendidikan berbeda dengan sektor usaha yang aktif atau tidaknya langsung berdampak pada hajat hidup orang banyak.