Praktik ketidaknetralan ASN itu merupakan momok yang merusak demokrasi. Hal itu tidak dapat dipungkiri karena banyak calon petahana memperdagangkan pengaruh dan memiliki kesempatan untuk melakukan politisasi terhadap birokrasi.

Komite I DPD RI melihat bahwa penyederhaan birokrasi belum cukup efektif mengatasi persoalan ASN Indonesia, meskipun penyederhanaan birokrasi tersebut dalam rangka memperbaiki kinerja birokrasi dan menyederhanakan rantai birokrasi pada pemerintahan.

Pemerintah harus benar-benar mendengarkan sejumlah keberatan dari teman-teman ASN di seluruh Indonesia

Salah satu aspek yang disorotinya adalah tentang mutasi jabatan ASN yang sering dilakukan oleh kepala daerah

Tjahjo Kumolo mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdampak banjir diperkenankan mengajukan cuti dengan alasan penting.

Selama ini KPK dianggap sebagai suatu lembaga yang menakutkan dan mengancam di mata sejumlah pihak termasuk para aparatur negara

ASN Kementan diminta agar dapat membangun target yang harus dicapai dan tidak boleh apa adanya.

Sebanyak 400 aparatur sipil negara (ASN), menjelang sore memenuhi Gedung Pertemuan Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Provinsi Gorontalo, 26 November 2019

Seluruh unsur ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Bogor tumpah ruah menghadiri acara yang dikemas santai dan menyenangkan.

Penyederhanaan birokrasi tersebut adalah strategi pemerintah dalam hal penataan. Ia meyakinkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan merugikan karir para ASN.