Pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya siap untuk berbicara dengan Iran tentang kedua negara yang kembali ke perjanjian itu, yang bertujuan untuk mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir sambil mencabut sebagian besar sanksi internasional.

Parlemen Iran yang didominasi konservatif mengesahkan undang-undang pada Desember yang menuntut negara itu menangguhkan beberapa inspeksi jika Amerika Serikat (AS) gagal mencabut sanksi. Undang-undang tersebut akan mulai berlaku pada Selasa.

Departemen tersebut menuduh tiga dari operasi peretasan dan malware yang luas untuk mendapatkan dana bagi pemerintah mereka sambil menghindari hukuman sanksi PBB yang telah merusak sumber pendapatannya.

Ancaman tersebut adalah langkah terbaru dalam permainan Teheran di ambang batas atas Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), perjanjian untuk mengekang program nuklirnya dengan imbalan pelonggaran sanksi ekonomi.

Salah satu bentuk ketegasan dalam perpres tersebut adalah ditetapkannya sejumlah sanksi bagi para pelanggar aturan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara nasional.

Korea Utara mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang 2020 yang melanggar sanksi internasional, membantu mendanai mereka dengan sekitar US $ 300 juta yang dicuri melalui peretasan dunia maya.

Biden mengatakan pemerintahannya memutus akses para jenderal ke dana US $ 1 miliar di AS dan akan segera mengumumkan sanksi baru.

Pernyataan Biden itu juga muncul setelah kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell memperingatkan blok itu dapat menjatuhkan sanksi baru pada militer Myanmar.

Kempat RUU yang tengah dibahas tersebut meliputi Status Pribadi, Transaksi Sipil, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk Sanksi Diskresioner, serta Pembuktian.

Kesepakatan penting tahun 2015 telah digantung sejak keputusan Donald Trump untuk menarik diri darinya pada tahun 2018 dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran.