Politisi Fraksi Partai Golkar itu berpendapat, penurunan volume APBN dari Rp 2.750 Triliun ke Rp 2.708,7 Triliun akan menyulitkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Mulai dari tingkat pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) hingga ke Rumah Sakit.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas RUU APBN Tahun Anggaran 2020 di hadapan Rapat Paripurna DPR RI ke 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Singgih Januratmoko mengatakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di ASEAN perlu pertimbangkan keamanan Cyber.
DPR RI hari ini menggelar rapat paripurna pembahasan RUU APBN 2022 dalam masa persidangan I tahun 2021-2022 dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi.
Kesederhanaan penyelenggaraan kedua acara tersebut, disambut baik oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR Taufik Basari SH, S. Hum, LLM dan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Ir. H. M. Idris Laena M. H.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Junimart Girsang angkat bicara soal dugaan pelanggaran kode etik Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan pada perkara pengeroyokan tenaga kesehatan (Nakes) di Bandar Lampung.
Hidayat menyampaikan, Fraksi PKS di DPR-RI sangat terbuka untuk menerima dan memperjuangkan aspirasi veteran, karena PKS adalah partai Islam yang sangat mencintai Indonesia dan para pahlawannya.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menyoroti alokasi anggaran Kementerian Keuangan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi mengalami peningkatan menjadi Rp744, 75 Triliun dari alokasi sebelumnya sekitar Rp699,43 Triliun.
Bagi Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Irwan, masuknya TKA China di tengah PPKM Level 4 itu menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah lost control atas penanganan pandemi di Indonesia. Itu juga menunjukkan ketidaktegasan pemerintah tentang penutupan penerbangan internasional.