Langkah ini sangat jelas menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo, terutama melalui Menteri ESDM sebagai leading sector, menjalankan komitmen politik untuk tidak menoleransi eksploitasi tambang yang merusak kawasan strategis seperti Raja Ampat.

Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang sudah memang melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan regulasi yang berlaku, kemudian mengambil keputusan yang cepat, lalu juga memperhatikan situasi yang ada.

Wakil Ketua MPR Dukung Langkah Presiden Prabowo Selamatkan Raja Ampat

Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat.

Saya mengapresiasi Presiden Prabowo yang telah mendapat undangan secara resmi ke KTT G7. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia semakin diperhitungkan oleh negara-negara maju.

Anggota DPD asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor berharap Presiden Prabowo Subianto turun tangan dalam mengatasi polemik penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa menunjukkan posisi strategis Indonesia ketika menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G7 tahun 2025.

Komisi II DPR menegaskan perlu ada standar biaya penggunaan hotel dan restoran untuk kepentingan rapat dan pertemuan resmi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu dalam rangka mendukung efisiensi anggaran.