Seharusnya DPR mendengarkan aspirasi daerah seperti yang diwakili DPD. Sebab, suara rakyat yang memilih 136 anggota DPD setara dengan 70 juta suara, sehingga keterwakilannya sangat kuat karena juga dipilih langsung oleh rakyat.

Kita dukung penuh upaya Pemprov dan KONI Jatim untuk menjadi tuan rumah PON 2028. Kita bisa melihat bagaimana suksesnya penyelenggaran PON Papua dengan segala efek ekonominya yang luar biasa. Usaha untuk menjadikan Jatim tuan rumah PON XXII sebuah kebijakan yang tepat.

Laporan tentang mafia tanah, terutama di Gresik, sungguh membuat saya prihatin. Petani dan pemilik tambak yang menjadi korban, harus menunggu bertahun tahun, bahkan belasan tahun, tanpa ada kepastian akibat ulah perusahaan dan oknum Kepala Desa.

Saya cukup prihatin mendengar informasi penyesalan warga Desa Sumurgeneng, Tuban yang menjual lahan sawahnya ke Pertamina. Pemerintah perlu merespon kondisi ini. Pasalnya warga kehilangan pekerjaan dan kesulitan menciptakan pekerjaan pasca lahannya digusur Pertamina.

Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI membahas Implementasi Materi terkait Implementasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).

Produksi padi petani pada umumnya menggunakan penggilingan tradisional, sehingga hasil produksi kualitas beras jauh dari standar berkualitas baik.

Penetapan satu harga minyak goreng Rp14.000 per liter ini sangat membantu masyarakat. Hanya saja, kondisi ini menyebabkan panic buying. Apalagi ibu-ibu, karena mereka takut tidak kebagian. Bahkan mereka rela mengantre sebelum toko buka

Demi kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, maka aturan Presidential Threshold atau Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, seperti tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seharusnya dihapuskan.

Penerapan PT, bertentangan dengan rights to candidacy dan pemenuhan hak memilih. Sebab, PT bertentangan dengan kesetaraan parpol dalam pemilu. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan jika PT tidak relevan dengan sistem pemilu serentak.

Amandemen konstitusi yang dilakukan pada periode 1999-2002, dinilai Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, sebagai sebuah kecelakaan konstitusi.